PSI: Jabatan Gubernur Tak Perlu Dihapus Tapi Ditunjuk Presiden

Joglomedia.com - jabatan gubernur masih tetap dibutuhkan, tapi sebaiknya tidak melalui mekanisme Pemilihan Gubernur (Pilgub). Sebagai gantinya, jabatan gubernur ditunjuk oleh Presiden.

Demikian salah satu kesimpulan dalam diskusi “jabatan gubernur dihapus?” yang digelar DPP PSI, Jumat 3 Februari 2023, untuk merespons usulan penghapusan pemilihan calon Gubernur dan jabatan gubernur.

“jabatan gubernur tidak perlu dihapus, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat dan untuk menjaga proyek strategis nasional,” jelas Juru Bicara DPP PSI, Adiguna Daniel Jerash dalam keterangan yang diterima Joglomedia.com, Sabtu 4 Februari 2023.

Tapi, sambung Mikhael, ada baiknya dipilih saja oleh Presiden. ”Kalau lewat Pilgub anggaran dan ongkos politik calon gubernur besar banget, nilainya bisa Rp 100 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga: Dear Anies Baswedan, Ken Ken: Di Mana Etika Politik dan Perasaanmu Terhadap Prabowo

Selain efisiensi anggaran, alasan jabatan gubernur lebih baik ditunjuk presiden, lanjut Jerash, untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi).

Mikhael mencontohkan mandeknya proyek sodetan Kali Ciliwung di era Anies Baswedan, padahal proyek tersebut merupakan Program Strategis Nasional (PSN) untuk mengendalikan banjir Jakarta.

”Kita lihat deh, inisiatif pemerintah pusat untuk mengatur banjir lewat sodetan Ciliwung gak dikerjain sama pemerintah provinsi,” kata dia.

Nah itu akibatnya kalau pemerintah provinsi gak selaras dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Venna Melinda Tunggu 14 Hari Berkas Penganiayaan yang Kini Sudah di Tangan Jaksa

”Itulah kenapa Gubernur itu ada baiknya dipilih Presiden,” tambah lulusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tersebut.

Namun menurutnya, usulan penghapusan jabatan gubernur harus dikaji lebih mendalam dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Seperti arahan Pak Jokowi, isu seperti ini harusnya dikaji terlebih dahulu, diteliti, dibuka lagi ruang-ruang diskusi supaya pengambilan keputusannya tepat dan tidak tergesa-gesa,” imbuh Jerash.

Pembicara lain, Juru Bicara milenial DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mikhael Benyamin Sinaga menyebut fungsi jabatan gubernur tidak banyak manfaat. Juga tidak bersentuhan langsung dengan rakyat.